Big News Times

Muara Aman, Melihat 2 periode kepemimpinan Kepala Daerah di Kabupaten Lebong, tentu kita sudah dapat menilai karena dua Kepala Daerah ini berasal dari 2 profesi yang pertama Dalhadi Umar berasal dari Birokrasi dan yang kedua tentu masih menjabat berasal dari Politisi memiliki cara memimpin dan padangan yang tentunya sangat berbeda.
Berdasarkan analisa itu tentu sudah cukup dapat kita simpulkan bahwa Kepala Daerah Kabupaten Lebong kedepannya tentunya harus dari kalangan Birokrat dengan analisa sebagai berikut :
1. Lebong masih membutuhkan bimbingan yang sangat mendalam untuk urusan birokrasi, dimana hampir separuhnya PNS di Kabupaten Lebong adalah PNS yang baru lulus, tentunya mereka masih memerlukan bimbingan baik dalam melaksankan tugas maupun dalam sebagai panutan mereka.
2. Jika Kepala Daerah berasal dari birokrasi maka hubungan antara Sekda dan Kepala Daerah dapat langgeng sehingga kekuasaan penu sebagai Sekda dapat diberikan oleh Kepala Daerah tersebut, dengan demikian Sekda dapat mengatur dan membenaihi sistim birokrasi, dengan kata lain Sekda dapat menempatkan bidang keahlian PNS sesuai dengan jabatannya.
3. Jika Kepala Daerah dari kalangan Birokrasi akan menghasilkan kebijakan-kebijakan non politik yang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten-kabupaten yang masih baru, lain halnya dengan kabupaten-kabupaten yang sudah lama dimana birokrasi sudah berjalan dengan baik tentunya kalangan politisi sangat diperlukan untuk mempromisikan daerah mereka, sedangkan kabupaten baru selain promosi daerah yang sangat diperlukan adalah pembenahan-pembenahan baik dibidang birokrasi maupun dibidang tata kota.
4. Lebong tentunya memiliki hampir separuh PNSnya berasal dari guru, jika Kepala Daerah berasal dari politisi tentu mereka sangatlah berat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berbau politik, karena mereka adalah contoh dari siswa dan panutan bagi masyarakat, bayangkan saja jika guru ikut politik tapi bukan karena mereka berpolitik namun karena kebijakan berbau politik.
5. Untuk urusan membangun jika Kepala Daerah berasal dari politisi maka banyak proyek-proyek atau program-program untuk masyarakat dipolitisi sehingga banyak program-program tidak menyentuh bagi masyarakat karena program itu lahir bukan melihat butuh masyarakatnya apa, akan tetapi untuk akunya apa???.
Itu pandangan sekelumit dari penulis tentang dari kalangan mana Kepala Daerah kita nanti, bagaimana dengan anda punya pendapat??? silahkan gunakan komentar dibawah ini untuk pendapat anda.. jangan takut semua komentar tidak ditampilkan siapa orangnya dan jika kita ingin membangun dan maju kita harus kritis bukan ngenyel atau jadi penjilat....